KAJIAN PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH PROVINSI DAN KAB/KOTA
08 Juni 2018

KAJIAN PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH PROVINSI JAMBI DAN KABUPATEN/KOTA



 

Tim Peneliti :

  1. Dr. Zarmaili, MM.
  2.  Arfai, SH., MH.
  3. Joni Martin, SH., MH.
  1. A.     LATAR BELAKANG

Kejelasan dan ketegasan atas batas wilayah tersebut menjadi bagian yang penting karena berhubungan erat dengan segala aktivitas dan perbuatan hukum masyarakat yang ada di wilayah tersebut serta tanggungjawab pemerintah provinsi atau kabupaten/kota atas wilayahnya. Ketidakjelasan batas wilayah atau dengan bahasa lain perbatasan antar daerah dapat menjadi penyebab lahirnya konflik horizontal, mulai dari yang berhubungan dengan persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Kondisi ini didasari bahwa daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya.

Berkaca dari beberapa kasus yang terjadi akibat adanya pemekaran wilayah, Nurbadri (2008) dalam penelitiannya menyebutkan setidaknya ada 4 potensi masalah yang akan timbul ketika suatu wilayah dimekarkan, seperti : 1) perbedaan persepsi tentang undang-undang pemekaran wilayah; 2) perbedaan luas wilayah yang tidak seimbang; 3) keinginan sebagian masyarakat untuk bergabung dengan wilayah daerah tetangga, dan 4) adanya aset di daerah perbatasan yang  diperebutkan.

Perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu daerah, dan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah administrasi, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Akan tetapi di wilayah perbatasan dapat terjadi konflik setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri, telah menginstruksikan kepada bebeberapa stakeholder untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik social guna mencegah lebih dini tindak kekerasan. 

  1. B.     TUJUAN PENELITIAN 
  2. Menggambarkan kondisi kekinian masyarakat di perbatasan wilayah Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota.
  3. Menganalisis potensi konflik sosial yang mungkin muncul dalam masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota.
  4. Menemukan strategi yang bisa diterapkan untuk mencegah dan mengatasi potensi terjadinya konflik masyarakat di daerah perbatasan.
  5. C.     METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017, dengan teknik observasi, wawancara dan FGD sebagai sarana pengumpulan data. Hasil pengumpulan data dianalisis secara deskriptif dengan mengedepankan pola trianggulasi sebagai teknik analisis.

 

  1. D.     HASIL PENELITIAN

Di Provinsi Jambi berdasarkan hasil analisis intensitas konflik terutama diwilayah perbatasan sangat kecil bahkan tidak ada, hal ini disampaikan oleh Kabag Batas Wilayah yang mengatakan bahwa “sampai saat ini di Provinsi Jambi terkait konflik mengenai perbatasan belum ada, kalaupun ada hanya konflik sengketa lahan yang kebetulan berada diwilayah perbatasan”.

Secara substansial, variabel yang dilihat dalam penelitian ini adalah pada sudut pandang keadilan, dan kesetaraan serta kontrak sosial dalam masyarakat dengan memetakan tingkat intensitas konflik yang terjadi.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden ditingkat Pejabat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kepolisian dan Tokoh Mayarakat melalui kuisioner dengan meminta memberikan skor 1-9 terhadap masing-masing item indikator variabel diketahui bahwa ada 2 (dua) variabel yang berpotensi menimbulkan Konflik berdasarkan persepsi dari Para tokoh masyarakat yakni, Kepastian Batas Wilayah (30,56) dan pembangunan Insfratruktur (23,61). Jika diamati, ketiga variabel ini saling berkaitan antar 1 dengan yang lain.

 

1.     Kepastian Batas Wilayah

Di Provinsi Jambi, berdasarkan data Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri pada segmen batas antar provinsi sudah selesai dilaksanakan walaupun masih ada 2 segmen yang belum selesai yakni batas wilayah Jambi dengan Sumatera selatan yang terdiri atas Merangin – Musi rawas utara, Sarolangun- Musi rawas utara, Sarolangun-Musi Banyuasin, Batanghari-Musi Banyuasin, Muaro Jambi-Musi Banyuasin, dan Tanjab Timur-Musi Banyuasin. Sementara untuk Sumatera Barat, Batas wilayah yang baru selesai dilakukan pene-gasan dan telah dilaksanakan penyampaian Dokumen ke Kementrian Dalam Negeri untuk diverifikasi adalah batas wilayah antara Kerinci – Solok Selatan dan Bungo-Dharmasraya.

Penetapan Batas wilayah telah dilaksanakan dan dalam proses di Kementrian Dalam Negeri, namun beberapa Instansi vertikal sering kali mengeluhkan belum keluarnya kepastian batas wilayah, seperti pihak Kepolisian yang berpendapat masih kurangya pelibatan pihak vertikal dalam penentuan tapal batas, sehingga penetapan wilayah hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana menjadi terkendala. Begitu halnya dengan pihak BPN dan perusahaan swasta yang ingin mendapatkan izin mendirikan perusahaan.

Kepastian batas wilayah akan berdampak signifikan pada penyelesaian kasus-kasus hukum masyarakat, salah satunya berdasar-kan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, BAB X Pasal 84, 85 dan pasal 86 menjelaskan bahwa “pengadilan negeri hanya berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan didalam daerah hukumnya”, artinya apabila perkara tindak pidana dilakukan diluar wilayah hukum pengadilan negeri, maka Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang untuk mengadili. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan “pembagian daerah hukum kepolisian diusahakan serasi dengan wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu”.

Dari beberapa analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Kepastian hukum suatu wilayah sangat diperlukan terutama untuk melindungi masyarakat melalui penegakan hukum karena akan berpotensi menimbulkan konflik internal dalam penegakan hukum jika kepastian Batas wilayah tidak segera di tetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan.

 

  1. 1.      Pembangunan Fisik 

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa wilayah perbatasan (Desa Sirih Sekapur, Desa Singkut dan Desa sungai Penoban) ditemukan beberapa permasalahan ketidak seimbangan dalam pembangunan fisik oleh Pemerintah di daerah Perbatasan seperti kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan, perekonomian, pertanahan dan penerangan.

Secara statistik, pembangunan beberapa sarana prasarana  insfratruktur fisik di kecamatan dan desa yang berada diperba-tasan terutama di desa penelitian, sarana pendidikan masih sangat minim, sehingga warga yang ingin melanjutkan sekolah kejenjang menengah lanjutan (SMP) harus pergi keluar dari desa dengan jarak tempuh 10-15 Km. Berbeda dengan sarana pendidikan, rata-rata sarana kesehatan sudah memiliki beberapa insfratrukur sampai ketingkat desa, sehingga warga masyarakat bisa cepat mengadukan permasalahan kesehatannya.

2.      Pembangunan Non Fisik 

Dalam UNDP (United Nations Develop-ment Programme), pemba-ngunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Sejumlah premis penting dalam pembangunan Manusia adalah 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. 2) Pembangunan dimaksudkan untuk mem-perbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. 3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

Di Provinsi Jambi pada umumnya, pembangunan Manusia sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Didalam visi misi Jambi Tuntas 2021, salah satunya disebut-kan bahwa misi dari program Jambi Tuntas adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, serta meningkatkan kualitas kehidupan berma-syarakat.

Berdasarkan RPJP 2005-2025 disebutkan bahwa Provinsi Jambi berkeinginan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesejangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menye-diakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pela-yanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskri-minasi dalam berbagai aspek kehidu-pan termasuk diskriminasi gender.

Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa wilayah sampel, diketahui bahwa pembangunan didaerah perbatasan sebenarnya sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah, seperti yang terlihat dalam hal pembangunan sarana pendidikan walaupun hanya tingkat sekolah dasar namun sudah terpenuhi, begitu juga dengan sarana kesehatan sudah ada namun masih belum optimal karena intensitas pembangunan yang mengarah kepada perkembangan wilayah perbatasan sebagai mata awal pembangunan suatu wilayah masih belum terlaksana dengan baik.

 

Strategi Yang Bisa Diterapkan Untuk Mencegah Dan Mengatasi Potensi Terjadinya Konflik Sosial Masyarakat  di Daerah Perbatasan.

Sebagaimana hasil penelitian, ada potensi permasalahan yang dapat menimbulkan konflik ditengah masyarakat  antara lain :

1.Kepastian batas wilayah (30,56)

2.Pengembangan pembangunan insfratruktur wilayah di daerah perbatasan (23,61)

Berdasarkan potensi-potensi di atas, ditentukan beberapa strategi untuk menyelesaikannya sebagai berikut:

  1. Penguatan Regulasi Pembangunan terkait dengan daerah Perbatasan, dengan kebijakan yang bisa diterapkan seperti,dibentuk Perda Prov/Kab/Kota tentang RPJM dan RTRW yang meletakkan dan memetakan pengembangan khusus daerah perbatasan. Melakukan sinkronisasi Perda antara Prov/kab/kota terkait dengan pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan.
  2. Peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan fisik dan nonfisik dengan kebijakan yang bisa diterapkan seperti, Mengalokasikan anggaran provinsi terkait dengan program pembangunan pada desa-desa di perbatasan provinsi; Membentuk tim gabungan yang terdiri dari pemerintah provinsi dan kab/kota untuk pengembangan pemba-ngunan pada desa-desa didaerah perbatasan Provinsi kab/Kota.
  3. Meningkatkan jalinan kerja sama antar desa-desa perbatasan di provinsi jambi dalam rangka memperkuat komunikasi, pembangunan dan pencegahan konflik sosial daerah perbatasan dengan kebijakan yang bisa diterapkan seperti, Membuat forum desa perbatasan Provinsi Jambi

 

  1. E.     KESIMPULAN 
    1. Kondisi kekinian masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Jambi, Kabupaten/kota, saat ini secara umum sudah baik terutama pada kondisi sosial budaya masyarakat.
    2. Ada 2 potensi Konflik yang bisa muncul dalam masyarakat diwilayah perbatasan Provinsi Jambi, Kabupaten/kota terutama pada kepastian batas wilayah dan pengembangan insfratruktur wilayah. Dari kedua aspek tersebut, pengembangan insfratruktur wilayah yang merata menjadi prioritas utama terjadinya konflik di masyarakat.
    3. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mencegah dan mengatasi potensi terjadinya konflik masyarakat di daerah perbatasan, yakni mempercepat penetapan batas wilayah oleh Kementrian dalam negeri, serta meningkatkan kualitas pembangunan fisik dan nonfisik oleh pemerintah.
    4. F.     REKOMENDASI 
      1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap pilar batas yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi pemindahan pilar batas oleh masyarakat atau orang yang tidak bertanggungjawab.
      2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus melaksanakan sosialisasi penetapan batas wilayah kepada masyarakat setempat dengan melibatkan instansi vertikal seperti Kepolisian, BPN dan lembaga lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.
      3. Pemerintah  Provinsi dan  Kabupaten perlu melakukan  sinkronisasi program pengembangan pembangunan serta komitmen bersama untuk mengalokasikan anggaran khusus pengembangan wilayah perbatasan sampai pada taraf kesetaraan pembangunan dengan wilayah lainnya di Provinsi Jambi sesuai dengan Nawacita dan visi misi Jambi Tuntas 2021.
      4. Badan  Kesatuan  Kebangsaan  dan  Politik  Provinsi,  Kabupaten/kota  segera melakukan koordinasi dan pemetaaan terhadap potensi-potensi konflik sosial dimasyarakat, terutama bagi wilayah perbatasan.
      5. Pemerintah  Provinsi/Kabupaten  perlu  meningkatkan  peran  Lembaga  Adat sebagai wadah utama dalam meningkatkan stabilitas kerukunan antar budaya dan adat terutama desa perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi tetangga.
      6. Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan perlu mempertimbangkan untuk membentuk forum komunikasi desa perbatasan

 

PENCARIAN

GALERI KEGIATAN